keselamatan
JENIS ALAT PELINDUNG DIRI
Sebagai salah satu syarat penting dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka Alat Pelindung Diri (APD) digolongkan ke …
ALAT PELINDUNG DIRI
Pengertian Alat pelindung Diri APD atau yang juga dikenal dengan Personal Protective Equipment merupakan alat-alat yang digunakan untuk melindungi keselamatan …
HIERARKI PENGENDALIAN BAHAYA
Kita tahu bahwa untuk menangani bahaya perlu dilakukan pengendalian risiko/ bahaya dalam K3. Dalam melakukan pengendalian, ada beberapa tingkatan atau …
JENIS RAMBU
Standarisasi simbol dan rambu – rambu keselamatan kerja memiliki karakter seperti gambar, piktogram, bentuk, kata, frasa, kalimat atau pernyataan. Setiap …
RAMBU KESELAMATAN KERJA
Rambu – rambu keselamatan kerja adalah simbol, pesan tertulis atau gabungan keduanya yang mudah dikenali dan merupakan representatif protokol umum …
KECELAKAAN KERJA
“Para ahli mempunyai pengertian kecelakan kerja yang berbeda. Kendati begitu, semua menyepakati bahwa kecelakaan kerja adalah kondisi yang menimbulkan kerugian …
PENGERTIAN (DEFINISI) BAHAYA DAN 5 FAKTOR BAHAYA K3 DI TEMPAT KERJA
Pengertian (definisi) bahaya (hazard) ialah semua sumber, situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera (kecelakaan kerja) dan atau penyakit akibat …
PENGERTIAN (DEFINISI) BAHAYA DAN 5 FAKTOR BAHAYA K3 DI TEMPAT KERJA Selengkapnya »
3 TUJUAN PENERAPAN K3 (KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA) DI TEMPAT KERJA
Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) memiliki 3 (tiga) tujuan dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan …
3 TUJUAN PENERAPAN K3 (KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA) DI TEMPAT KERJA Selengkapnya »
PENGERTIAN K3 (KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)
Pengertian (definisi) K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) umumnya terbagi menjadi 3 (tiga) versi di antaranya ialah pengertian K3 menurut Filosofi, …
PENGERTIAN K3 (KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA) Selengkapnya »
DASAR HUKUM PENERAPAN K3 DI TEMPAT KERJA
Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) memiliki beberapa dasar hukum pelaksanaan. Di antaranya ialah Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang …